Wagub Seno Berharap KPPU Jaga Iklim Usaha yang Sehat

SAMARINDA - Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji menerima audiensi dan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah V Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Kalimantan F.Y Andriyanto didampingi Plt Gakum Kepala Bagian Administrasi Aidil Adzhar, Humas dan Protokol Iwan Kurniawan, di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kaltim, Selasa (19/8/2025).

Dalam audiensi, Wagub Seno Aji menyampaikan harapannya agar KPPU dapat menjaga iklim usaha yang sehat di Kaltim.

Keberadaan KPPU sangat penting untuk memastikan terciptanya persaingan usaha yang adil dan tidak merugikan masyarakat maupun pelaku usaha.

“KPPU sebagai lembaga independen dari pusat bisa membantu Pemprov Kaltim dalam pengawasan persaingan usaha di daerah, sehingga dunia usaha di Kaltim dapat tumbuh lebih sehat dan kondusif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wagub Seno berharap KPPU dapat menjalankan perannya secara optimal di wilayah Kalimantan dan Kaltim.

Mengingat pengawasan yang baik akan memberi manfaat besar bagi pembangunan ekonomi daerah.

“Kami berharap KPPU benar-benar hadir sebagai pengawas persaingan usaha di Kaltim, agar tidak ada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat,” tambahnya.

Wagub Seno Aji juga mendiskusikan terkait tarif angkutan sewa khusus (taksi online) yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kaltim, dan pihak KPPU sedang melakukan penyelidikan yang akan segara selesai.

“Mudah-mudahan hasil penyelidikan bisa memberikan input kepada Pemprov Kaltim,” ungkap Wagub Seno.

Kepala Kanwil V KPPU Kalimantan F.Y Andriyanto menyampaikan tujuan audiensi bersama jajarannya selain bersilaturahmi, juga memperkenalkan diri sebagai Kakanwil V KPPU Kalimantan.

“Selaku lembaga pemerinta pusat, kami juga ingin menjalin kerjasama dan berkolaborasi dengan Pemprov Kaltim, serta kabupaten kota dalam pengawasan persaingan usaha,” tandasnya.

Andriyanto menambahkan Kanwil V KPPU Kalimantan terus mengintensifkan peranannya dalam pengawasan persaingan usaha dan kemitraan di wilayah Kalimantan, khususnya Kaltim.

“Selain masalah persaingan usaha, kami juga melakukan pengawasan kemitraan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama berhubungan kebijakan pemerintah dan pelaku usaha besar yang berdampak pada UMKM,” jelas Andriyanto.(mar/yans/adpimprovkaltim)