Rumah Bersubsidi, Karpet Merah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan ASN

---

Kabar gembira bagi masyarakat Kaltim. Karena selain akan fokus
pada program kesehatan gratis, pendidikan gratis dan insfratruktur, Pemerintah Provinsi Kaltim dalam komando Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji juga akan merancang bantuan untuk program rumah bersubsidi bagi aparatur sipil negara (ASN) dan penduduk berpenghasilan rendah.

Rencana itu disampaikan Gubernur Rudy Mas'ud usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan perumahan bersubsidi untuk anggota Polda Kaltim di Batakan, Balikpapan, Selasa (4/3/2025).

Bantuan rumah bersubsidi ini akan diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki gaji, tetapi berpenghasilan. Seperti pedagang sayur, tukang ojek, kuli bangunan dan lainnya. Mereka termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau berpenghasilan di bawah Rp7 juta per bulan.

"Ini merupakan kebutuhan primer. Sandang, pangan dan papan (rumah)," tegas Gubernur.

Bukan hanya masyarakat berpenghasilan rendah, bantuan rumah bersubsidi ini juga akan diberikan kepada para pegawai di
lingkungan Pemprov Kaltim.

"Insyaallah juga akan kita berikan untuk ASN Pemprov Kaltim. Saya yakin masih banyak sekali dari mereka yang belum memiliki rumah untuk tempat tinggal," ungkap Gubernur.

Meski rumah bersubsidi, Gubernur Rudy Mas'ud mengingatkan agar pembangunannya dilakukan dengan standar yang benar.

"Saya juga ingin mengingatkan kepada developer, jangan karena ini rumah subsidi terus membangun asal-asalan, tidak berkualitas. Standarisasi harus tetap dan kualitas," tegas Gubernur.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan pembangunan dan perbaikan 3 juta rumah di Indonesia.

Salah satu dukungan ditunjukkan jajaran Polri yang menargetkan pembangunan 10.000 rumah bersubsidi untuk anggota Polri di Indonesia. Peletakan batu pertama dilakukan serentak oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dari
Desa Cengkong, Purwasari, Karawang, Jawa Barat.

Menteri Maruarar mengatakan pembangunan rumah bersubsidi saat ini bisa lebih murah karena Presiden Prabowo telah memberikan kebijakan pro rakyat dengan penghapusan sejumlah pajak untuk perumahan bersubsidi. Antara lain BPHTB yang dulu 5 persen saat ini menjadi 0 persen. Selain itu, IMB atau sekarang PBJ juga digratiskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Kebijakan Pak Presiden adalah memberikan karpet merah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak membuat IMB. Karena sudah gratis, cepat lagi," kata Maruarar Sirait.

Dia menyebutkan di beberapa kota seperti Pontianak, pembuatan IMB sudah bisa diselesaikan dalam waktu hanya 10 menit.

Untuk daerah yang akan membangun rumah bersubsidi, Maruarar mengingatkan agar bukan hanya kuantitas yang ingin dicapai, tapi harus memerhatikan kualitas bangunan.

"Pilihlah pengembang yang benar-benar bertanggung jawab. Kalau pengembang bertanggung jawab, maka penghuni pasti bahagia. Tapi kalau pengembang tidak bertanggung jawab, maka penghuni pasti kecewa," tegas Maruarar.

Pengembang yang tidak bertanggung jawab, pesan Maruarar, jangan dikasih kesempatan lagi untuk membangun rumah bersubsidi.

Hadir dalam peletakan batu pertama ini Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto dan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha.(sul/yans/adpimprovkaltim)