Rakor Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi, Sekda Sri : BPBD Jangan Jago di Lapangan, Tapi Harus Punya Data dan Perencanaan

---

BALIKPAPAN- Penanggulangan bencana tetap menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Karena itu, diperlukan masukan, saran dan dukungan dalam perencanaan kegiatannya.

Hal inilah yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim dengan merumuskan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Kaltim 2025, di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jumat 22 Agustus 2025.

Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan Pemprov Kaltim berharap BPBD jangan hanya jago di lapangan, tapi juga harus memiliki data, pemetaan dan perencanaan.

"BPBD itu tidak hanya aktif dalam penanganan bencana. Tapi, aktif melakukan pencegahan melibatkan berbagai pihak maupun masyarakat agar bersiap diri dalam mengatasi bencana," kata Sekda Sri Wahyuni usai membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Kaltim 2025.

Menurut Sekda Sri, BPBD harus tetap melakukan simulasi (pelatihan) siaga bencana. Termasuk, penanggulangan bencana hidrometeorologi.

Bagi Sri, bencana hidrometeorologi ini bukan baru, tapi warisan. Yang siklusnya ada tahunan, lima tahunan.

Karena itu, jika ada rencana aksi maka dapat diketahui apakah siklus hidrometeorologi itu tahunan, lima tahunan bahkan 10 tahunan.

"BPBD harus memiliki perencanaan dan pemetaan melalui data yang diberikan yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Misal ketika 2025 hingga 2026 sudah diketahui perencanaannya, maka antisipasinya dan perlu ada dukungan masyarakat seperti apa.

Diantaranya memberikan pelatihan kepada Satuan Pelaksana (Satlak) sebagai ujung tombak di masing-masing wilayah, yakni Satlak Desa dan Kelurahan serta Kecamatan se Kaltim.

"Kalau kondisi ini bisa dilakukan, maka akan mempermudah kinerja BPBD ke depan," jelas Sekda Sri.

"Bahkan, ketika perencanaan dari gagasan rakor telah disepakati, maka bisa ditindaklanjuti oleh sekretaris daerah kabupaten dan kota. Bahwa, ada rencana aksi dalam menghadapi siklus bencana yang akan terjadi tahun 2026," ungkap Sekda Sri.

Selain itu, pembinaan kepada Satlak dilakukan dan mereka mampu bekerja dengan baik bahkan berprestasi.

Tentu, lanjut Sekda Sri, Satlak Desa, Kelurahan hingga Kecamatan patut diberikan penghargaan.

"Kalau mereka sudah biasa melakukan pelatihan, banyak relawannya. Maka, sudah pantas kita berikan mereka penghargaan," pesan Sekda Sri.

Sekretaris BPBD Kaltim Yasir menjelaskan rakor dalam rangka menyatukan persepsi dan evaluasi rencana aksi penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kaltim.

"Kami ingin adanya kesepakatan bersama apa yang harus dilakukan selama 2026 nanti," jelasnya.

Hadir perwakilan Forkopimda Kaltim, BPBD kabupaten dan kota se Kaltim, pejabat Kemendagri dan BNPB RI.(jay/yans/adpimprovkaltim)