Rakor Awal GTRA Provinsi KalimantanTimur 2025, Wagub Seno : Komitmen Percepat Reforma Agraria di Kaltim

SAMARINDA - Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi KalimantanTimur 2025. Dengan tema Sinkronisasi Data HPL Transmigrasi Sebagai Kesatuan Data di Propinsi Kaltim yang dilaksanakan secara offline dan online, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/8/2025).

Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Wagub Seno Aji menyampaikan apresiasi dan terima kasih Kementerian ATR/BPN, perangkat daerah, serta anggota GTRA yang hadir secara offline maupun online.

“Ini menunjukkan komitmen kita bersama, komitmen bagaimana mempercepat reforma agraria di Kaltim, serta kepastian hukum kepada masyarakat dan warga transmigrasi di Kaltim,” katanya.

Reforma Agraria, lanjut Seno Aji, program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan amanat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

“Program ini memiliki tujuan besar untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menangani konflik agraria, memperkuat kesejahteraan berbasis agraria, serta membuka akses ekonomi rakyat,” jelasnya.

Ditambahkan, pelaksanaan GTRA di Kaltim tahun 2025 diarahkan pada sinkronisasi dan penataan HPL Transmigrasi agar data tanah menjadi satu kesatuan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Hal ini penting untuk mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan, khususnya dalam memastikan ketersediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan penyelesaian sengketa agraria yang masih ada di masyarakat,” tandasnya.

Plt Direktur Jenderal Panataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dr Embun Sari mengatakan, Rakor awal GTR tahun 2025 sebagai kesatuan data di Provinsi Kalimantan Timur.

“Tema ini menjadi pengingat bahwa program ini bukan sekedar target angka, tetapi bagian dari misi besar bangsa mengurangi ketimpangan, menjaga lingkungan, mempercayakan ekonomi lokal, dan memperkuat ketahanan pangan,” jelasnya.

Reforma agrarian, kata Embun Sari menjadi salah satu program strategi nasional yang sangat penting dalam mendukung aspek Asta Cita kedua yang fokus swasembada dan pengembangan pangan.

"Juga Asta Cita keenam yang menekankan pembangunan desa dari bawah, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," ungkapnya.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Kaltim Deni Ahmad Hidayat mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltim telah memberikan dukungan bagi Reforma Agraria dengan pemberntukan Tim GTRA yang ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Kaltim nomor 100.3.3.1/K.219/2025 tanggal 2 Juni 2025.

“Tim GTRA Provinsi Kaltim diketuai oleh Gubernur Kaltim dengan Ketua Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah BPN," bebernya.(mar/yans/adpimprovkaltim)