Lokakarya Nasional Asta Cita 6, Wagub Seno Harapkan Pengelolaan CSR oleh Pemerintah, Pemprov Segera Bersurat ke Presiden dan Menteri Terkait

SAMARINDA-Pemprov Kaltim mengapresiasi pelaksanaan Lokakarya Nasional Asta Cita 6, Peta Jalan 12 Rencana Aksi dan Cetak Biru CSR Lingkar Tambang, di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Senin 25 Agustus 2025.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Seno Aji mengatakan momentum lokakarya ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat berkontribusi kepada kepentingan masyarakat, terutama pengembangan realisasi CSR perusahaan pertambangan batu bara.

Wagub Seno berharap, ke depan CSR perusahaan pertambangan batu bara bisa meningkat, karena hingga saat ini hanya Rp1.000 per ton atau pertahun hanya menghasilkan Rp370 miliar saja per tahun.

"Dan itu pun dikelola secara tertentu oleh perusahaan. Yang kami inginkan ke depan, pengelolaan ini diserahkan kepada pemerintah secara total. Tentu, hasilnya kita bisa gunakan untuk infrastruktur. Harapan kita, jumlahnya jangan lagi 1.000 per ton, tapi 10.000 per ton," harap Wagub Seno usai membuka dan memberikan arahan Lokakarya yang digelar Perhapi Kaltim.

"Untuk itu, segera kita akan bersurat kepada Presiden RI dan Menteri terkait hal itu. Jika memang ini bisa dipenuhi, kita akan bisa mengumpulkan dana CSR pertahun sejumlah Rp3,7 triliun. Saya pikir ini sangat signifikan untuk masyarakat Kaltim, khususnya infrastruktur, pendidikan dan kesehatan," jelas Wagub Seno.

Bagi Wagub Seno, usulan tersebut, tentu sangat rasional. Karena, produksi batu bara di Kaltim kurang lebih mencapai 370 juta per ton per tahun. Apalagi, jika harga batu bara setiap tahun meningkat.

Selanjutnya, untuk mendukung kebijakan tersebut, maka melalui lokakarya ini sangat mendukung informasi publik, agar diketahui berapa CSR yang pantas diberikan perusahaan.

"Mudah-mudahan kebijakan ini dapat membantu daerah mengatasi turunnya dana bagi hasil daerah dari pusat," pesan Wagub Seno.

Karena itu, ke depan jika kebijakan Rp10.000 per ton CSR itu diberikan, maka Pemprov juga akan membuat aturan yang bisa mengikat, agar ada penghargaan dan sanksi diberikan kepada perusahaan yang tidak menjalankan keputusan tersebut.

"Yang jelas kita akan koordinasikan dengan berbagai pihak untuk mengakomodir kebijakan tersebut, sehingga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat," pesan Wagub Seno.

Hadir, Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto, Ketua Perhapi PD Kaltim Ahmad Helmy, Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi. Sekjend Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI Taufiq Madjid yang juga sebagai salah satu pembicara utama, akademisi maupun pakar pertambangan Kaltim.(jay/her/adpimprovkaltim)