SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim Iwan Darmawan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual dari ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (4/3/2025).
Rapat rutin terkait pengendalian inflasi di daerah ini dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didampingi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan data dari BPS per 3 Maret 2025, perkembangan inflasi nasional pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,09 persen secara tahunan (year-on-year) dibandingkan Februari 2024, dan -0,47 persen secara bulanan (month-to-month) dibandingkan Januari 2025.
“Meskipun terjadi deflasi, kondisi daya beli masyarakat masih berada dalam kategori cukup baik. Saya melihat ini tidak mengkhawatirkan, karena kemampuan daya beli masyarakat cukup baik,” ujar Tito Karnavian.
Berdasarkan data BPS Provinsi Kaltim pada Februari 2025, Kaltim mengalami deflasi sebesar 0,30 persen year-on-year, dengan beberapa komoditi utama yang berkontribusi diantaranya tarif listrik, angkutan udara, telepon seluler, bensin, dan lainnya. Sebaliknya, sejumlah komoditi menjadi pemicu inflasi, seperti emas perhiasan, beras, kopi bubuk, cabai rawit, minyak goreng, air kemasan, beberapa jenis makanan dan minuman serta sayur-sayuran.
“Komoditi minyak goreng ini akan kita tindaklanjuti, karena sebenarnya Kaltim produsen kelapa sawit yang menjadi bahan baku minyak goreng sawit. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan baik, sebagai upaya menekan inflasi di daerah,” kata Rudy Mas’ud. (her/yans/adpimprovkaltim)