Gubernur Harum Sampaikan Masalah Kaltim kepada Komisi VI DPR RI

---

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas'ud (Harum) menyampaikan berbagai permasalahan krusial yang dihadapi Kaltim dalam rapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Rabu 18 Juni 2025.

Rombongan komisi yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN serta standardisasi nasional DPR RI ke ibu kota provinsi Benua Etam, Samarinda dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade, didampingi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN RI Dwi Adi Purnomo.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Harum secara lugas mengatakan tantangan utama yang menghambat percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

Meskipun tidak dirinci secara spesifik, namun Gubernur Harum menjelaskan keluhan Kaltim mencakup isu-isu vital seperti infrastruktur, investasi hingga aktivitas ekonomi daerah.

Seperti ketersediaan pupuk untuk mendukung ketahanan pangan daerah serta pencapaian swasembada pangan nasional akhir 2025 ini.

"Pak Dirut tolong pupuk kita jangan kurang di Kaltim. Mau swasembada pangan kita," kata Gubernur Harum kepada Dirut PT Pupuk Kaltim Budi Wahyu Susilo.

Permasalahan lain terkait masih lemahnya jaringan telekomunikasi (internet) di daerah, bahkan tidak sedikit kawasan yang terbilang blankspot.

"Jaringan kami sering putus-putus Pak Direktur. Padahal Pak Presiden minta kita mengembangkan digitalisasi," ungkap Gubernur Harum kepada Direktur Network PT Telkomsel Indera.

Tidak kalah pentingnya masalah pasokan energi listrik yang masih belum mencakup ke pedesaan, bahkan tidak sedikit desa terisolir tanpa listrik.

"Kasian desa-desa kami di pedalaman Pak Dirut. Banyak tidak teraliri listrik, padahal Pak Presiden segera minta dilakukan pengembangan Listrik Desa," pinta Gubernur Harum kepada Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia Iwan Agung.

Demikian halnya, jalur konektivitas dan transportasi bagi masyarakat Kaltim melalui laut oleh PT Pelni.

"Ibu Dirut, dulu Pelni pernah masuk ke Samarinda, tapi sekarang tidak lagi. Jangan seperti dinosaurus, tidak ada sebab sudah punah," canda Gubernur Harum kepada Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Tri Handayani.

Pada dasarnya, Gubernur Harum menegaskan Kaltim sebagai provinsi yang sedang bersiap menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kalimantan Timur lanjut Harum, menghadapi tantangan besar sekaligus peluang strategis perlu pengawasan dan kontribusi BUMN.

"Kami ingin memastikan bahwa Kaltim sebagai provinsi penyangga dan bagian dari kawasan IKN sedang bergerak lebih cepat. Kami butuh dukungan regulasi, investasi, dan kolaborasi yang konkret dan tepat sasaran," pungkasnya.

Ketua Tim Komisi VI Andre Rosiade menjelaskan tujuan reses ke Kaltim untuk memastikan dukungan BUMN dalam percepatan pembangunan daerah, seperti pencapaian swasembada pangan, elektrifikasi dan pasokan energi.

"Presiden Prabowo telah mengalokasikan Rp49 triliun untuk menyelesaikan permasalahn listrik desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kaltim juga Pak Gubernur," sebutnya.

Ditargetkan selama kepemimpinan Presiden Prabowo, tidak ada satu pun desa di Indonesia (Kaltim) yang tidak teraliri listrik.

Tim reses juga dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dan Dr AM Nurdin Khalid, serta anggota Hj Sarifah Suraidah Harum, Rieke Diah Pitaloka, Ida Nurlaela Wiradinata, Gde Sumarjaya Linggih, Doni Akbar, M Sarmuji, Unru Baso, Ida Fauziyah, Amin dan Abdul Hakim Rafagih.

Sebelum mengikuti rapat, setibanya di Kantor Gubernur Kaltim setelah dari Bandara APT Pranoto, rombongan reses Komisi VI DPR RI dijamu makan siang oleh Gubernur Harum bersama Bunda Harum di Ruang Pandurata.

Tampak hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim serta pimpinan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kaltim.(yans/her/adpimprovkaltim)