Gubernur Harum : IKN Jangan Tinggalkan Kaltim

---

IKN - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dimulai sejak era mantan Presiden Joko Widodo tidak boleh meninggalkan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Jika IKN dibangun menjulang, maka setidaknya sarana dan prasarana infrastruktur di Kaltim juga dibangun memadai.

Sebagai penyangga IKN, Kaltim akan berperan sebagai superhub ekonomi kawasan Indonesia Timur.

"Artinya, percepatan pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terpusat pada wilayah IKN semata, tetapi juga perlu menjangkau seluruh daerah penyangga di Kaltim," tegas Gubernur Harum dalam pertemuan yang diikuti 11 anggota Komisi V DPR RI dan kementerian terkait yang menjadi mitra Komisi V DPR.

Menurut Gubernur, infrastruktur yang merata akan memastikan distribusi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di seluruh provinsi ini.

Lebih jauh diterangkan, infrastruktur dan transportasi adalah pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan posisi Kalimantan Timur sebagai penyangga IKN, kebutuhan akan infrastruktur modern dan transportasi yang terintegrasi menjadi semakin mendesak.

Namun demikian, Kalimantan Timur memiliki tantangan unik dalam pengembangan infrastruktur karena wilayahnya yang luas, topografi beragam, serta konektivitas antarwilayah yang masih perlu penguatan, baik dari sisi jalan, jembatan, pelabuhan, maupun transportasi publik.

"Kami berharap Komisi V DPR RI dapat terus memberikan dukungan, khususnya dalam alokasi anggaran pusat dan kebijakan strategis, agar pembangunan infrastruktur Kaltim dapat berjalan sesuai rencana dan mendukung pertumbuhan kawasan IKN," papar Gubernur.

Sejalan dengan rencana pembangunan Kaltim sebagai kawasan penyangga IKN, pembangunan infrastruktur di Kaltim harus mampu menjawab tantangan masa depan.

Tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mendukung pengembangan SDM, industri hilirisasi, logistik terpadu, dan pariwisata.

"Kami berharap Komisi V dan mitra kerja dapat melihat Kaltim sebagai satu kesatuan dengan IKN, di mana keberhasilan pembangunan IKN tidak akan lepas dari kekuatan infrastruktur daerah penyangganya," tandas Gubernur.

Gubernur juga mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan di perbatasan. Meski sudah 80 tahun Indonesia merdeka, rakyat perbatasan belum menikmati jalan mulus beraspal. Terutama masyarakat yang ada di Long Apari, Long Pahangai dan Long Boh, Tiong Ohang dan batas Kalimantan Barat. Hal itu yang kemudian menyebabkan harga kebutuhan pokok menjadi sangat mahal di kawasan tersebut.

"Jangankan mobil, kerbau pun gak bisa lewat. Harus pakai dozer," tandas Gubernur.

Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras menjelaskan kunjungan kerja reses untuk melakukan fungsi pengawasan kegiatan APBN agar tepat waktu dan tepat sasaran.

"Apa yang disampaikan Pak Gubernur akan menjadi perhatian kami. Bukan sekadar PHP. Kami akan mengakomodasi dan membantu," kata Andi Iwan Darmawan.

Ia mengakui, Kaltim sudah memberikan kontribusi besar terhadap pundi-pundi NKRI.

"Kaltim harus diperhatikan agar rakyatnya bisa lebih sejahtera," tambahnya.

Pembangunan IKN juga tidak lepas dari peran besar Pemprov Kaltim. Salah satu contohnya terkait penyelesaian lahan dan lain-lain.

"Kami berterima kasih atas dukungan itu," puji Andi Iwan yang memimpin rombongan kunjungan kerja kali ini.

Anggota Komisi V DPR RI Hanan Rozak menyoroti perencanaan IKN harus konek dengan daerah penyangga agar tidak terjadi masalah seperti Jakarta di lain waktu.

"Saya harap Gubernur memimpin orkestrasi untuk menyusun tata ruang yang baik hingga masa depan, agar ibu kota tidak pindah lagi," kata Hanan.

Anggota Komisi V DPR lainnya, Novita Wijayanti memberi sorotan soal antisipasi banjir.

"Antisipasi banjir dari sekarang. Tidak lucu kalau sampai IKN banjir. Pasti heboh, pasti cepat viral," ucap Novita.

Beberapa anggota DPR yang lain juga memberikan kritik. Terutama agar pembangunan IKN tidak meninggalkan Kaltim

"Jangan sampai IKN gedungnya menjulang, tapi daerah tetangga jalannya banyak rusak. Pasti cemburunya akan tinggi," kata Hamka Kady, angota DPR lainnya. (sul/her/adpimprovkaltim)