Gubernur Harum Harap Perusahaan Berkontribusi Membangun Rumah Untuk Masyarakat

---

SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) berharap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim bisa berkontribusi nyata mendukung program Gratispol dalam bentuk pembangunan rumah layak huni.

“Perusahaaan tambang maupun perkebunan dapat membangun rumah-rumah layak huni bagi masyarakat," kata Harum usai Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Bank Penyalur Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Terbatas di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/8/2025).

Program itu lanjut Harum, sudah ada perusahaan yang melakukan dengan membungun 30 hingga 50 rumah bekerja sama dengan TNI.

"Program ini bisa terus dikembangkan di semua kabupaten dam kota di Kaltim," harap Harum.

Saat ini, lanjut Gubernur Harum sedang dilakukan pemetaan lokasi akan dibangun rumah layak huni,

Karena ini bagian program PPM (Program Pengembangan Masyarakat), juga program TSL (Tanggungjawab Sosial Lingkungan), termasuk CSR (corporate social responsibility) perusahaan yang bekerja di wilayah Kaltim.

Gubernur Harum percaya keberhasilan program Gratispol Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah bagi warga Benua Etam, ini sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi.

"Karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan perushaaan, perbankan, pengembang, dan masyarakat adalah kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat besar,” kata Harum.

Menurut Gubernur, sinergi yang sudah terbangun agar dijaga dan ditingkatkan. dan mengajak seluruh pemerintah daerah, perbankan, pengembang, maupun masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program ini.

“Keberhasilan Gratispol akan menjadi keberhasilan kita bersama dalam menciptakan Kalimantan Timur yang lebih adil dan sejahtera,” ungkap Gubernur Harum.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menegaskan pelaksanaan program Gratispol untuk pembiayaan administrasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan program Visi Misi Pemerintah Provinsi Kaltim melalui kebojakan Gubernur Harum dan Wagub Seno Aji.

“Pemprov Kaltim merupakan provinsi yang pertama meluncurkan program Gratispol untuk pembiayaan administrasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tandasnya.

Untuk perumahan di Kaltim ada dua, yakni rumah layak huni dan backlog, dimana rumah tidak layak huni secara nasional ada 20 juta dan di Kaltim ada 60 ribu.

Rumah backlog secara nasional ada 9 juta yang belum punya rumah, kemudian di Kaltim ada 250 ribu rumah.

Program Gratispol ini, lanjut Firnada, program yang mengratiskan biaya administarasi rumah yang terdiri dari biaya notaris, biaya provisi, biaya administarsi termasuk beberapa item lainnya.

"Maksimalnya sampai Rp 10 juta. Jadi masyarakat yang membeli tumah, tinggal membayar cicilannya saja," bebernya.(mar/yans/adpimprovkaltim)