Gerakan Subuh Berjemaah di Masjid Syuhada Muhammadiyah Paser. Gubernur Rudy : Hoaks Gratispol Tidak Mengakomodir Jurusan Tertentu

PASER - Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas'ud dan istri Hj Sarifah Suraidah Rudy bersama Wakil Gubernur Seno Aji dan istri Hj Wahyu Hermaningsih Seno salat subuh berjemaah di Masjid Syuhada Muhammadiyah Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kamis 13 Maret 2025.

Ibadah Subuh di 13 Ramadan 1446 Hijriah sebagai Gerakan Subuh Berjemaah dalam rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, beserta para asisten, staf ahli dan pimpinan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kaltim.

Tampak hadir Wakil Bupati Ikhwan Antasari dan istri, serta unsur Forkopimda Paser dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Paser.

Dalam dialog dengan pelajar, tegas Gubernur Rudy menyanggah jika program Gratispol tidak mengakomodir program studi atau jurusan tertentu di perguruan tinggi.

"Itu hoaks. Tidak benar ya kabar kalau gratispol tidak mengakomodir beberapa jurusan program studi, termasuk kedokteran yang mahal itu. Katanya mahal," jawabnya dihadapan para pelajar SMA-SMK di Tanah Grogot.

Karena menurut Gubernur Rudy, tidak ada sekolah (pendidikan) yang mahal. Sebab, sekolah bukan bagian dari cost, tetapi investasi.

Terlebih lagi tenaga kesehatan (dokter) yang masih sedikit, sehingga belum mencukupi daerah pelosok dan pedalaman, tidak terkecuali Paser.

"Kekurangan kita sekitar dua ribu tenaga kesehatan. Dan itu masih sedikit sekali kalau untuk mencukupi hingga ke hulu-hulu Mahakam itu," tegasnya.

"Jadi tidak ada jurusan atau prodi-prodi tertentu tidak terakomodir, itu tidak benar. Karena semua jurusan, semua program kita berikan gratis bahkan sampai program doktor kita gratiskan," tambahnya lagi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Seno Aji memaparkan Program Gratispol, mulai pendidikan, kesehatan dan umroh gratis, juga pembangunan infrastruktur guna memudahkan konektivitas dan aksesibilitas antar daerah.

"Tahun ini kita berangkatkan sekitar 600 marbot masjid untuk umroh. Tapi harus terdaftar di Kanwil Kementerian Agama Kaltim," sebutnya.

Selain itu, jaminan (asuransi) kesehatan bagi warga Kaltim yang belum dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk kesehatan dan saat ini sudah dilakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.

"Ada 10 persen warga kita belum mempunyai BPJS. Target kami melalui progran kesehatan gratis, maka 100 persen masyarakat Kaltim sudah tercover BPJS," ujarnya.(yans/her/adpimprovkaltim)