Fasilitasi Konsultasi Pengukuran IKK Tahun 2025, Sekda Sri: Libatkan Mitra Kerja dalam Proses Penyusunan Kebijakan

SAMARINDA - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni membuka secara resmi Fasilitasi Konsultasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 yang diinisiasi LAN RI bekerja sama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, Jumat (22/8/2025).

Dalam sambutannya, Sekda Sri Wahyuni mengatakan sebagaimana dipahami bersama kebijakan publik adalah ujung tombak pembangunan dan dan pelayanan masyarakat.

Kualitas suatu kebijakan, lanjut Sri, akan menentukan efektifitas, efisiensi dan sejauh mana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Tugas kita betul-betul menyiapkan dapur kebijakan. Tidak bisa serta merta membuat kebijakan berdasarkan keinginan kepala daerah. Tetapi bagaimana memberikan masukan kepada kepala daerah dengan memberikan alternatif-alternatif lainnya,” kata Sri Wahyuni.

Untuk itu, ujar Sri, fungsi dari jabatan fungsional (jafung) analis kebijakan harus dioptimalkan. Bagaimana menyusun dan mengevaluasi kebijakan terkait mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam implementasinya, tambah Sri, pemerintahan kolaboratif harus dijalankan, melalui pelibatan mitra-mitra kerja pemerintah daerah dalam proses penyusunan kebijakan.

“Jangan pernah khawatir menghadirkan elemen-elemen masyarakat, kita cermati apa yang mereka inginkan,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Sekda Sri menegaskan komitmen Pemprov Kaltim jelas. Gubernur dan seluruh jajaran bertekad mendukung penuh proses pengukuran IKK, sekaligus memastikan rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan.

“Pemprov Kaltim berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pengukuran IKK, serta menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan sebagai dasar evaluasi dan roadmap perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami juga menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi lintas sektor, agar hasil IKK ini mampu mendorong percepatan pembangunan, terutama dalam mendukung agenda strategis nasional seperti hilirisasi industri, ekonomi hijau, ketahanan pangan serta pembangunan IKN,” pungkas Sri.

Hadir secara daring Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Agus Sudrajat. Tampak hadir Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI Widhi Novianto, Sekda PPU Tohar, Kepala OPD terkait lingkup Pemprov Kaltim, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota se-Kaltim, serta peserta dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. (her/yans/adpimprovkaltim).