Entry Meeting Pengawasan Pemda Kaltim 2025, Sekda Sri : Fokus Pendapatan Daerah dan Penguatan Peran BUMD

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Entry Meeting Pengawasan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Pertemuan pada Rabu (23/7/2025) dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kaltim dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.

Kegiatan pengawasan bertujuan untuk menjaga dan mengawal penganggaran pemerintah daerah agar selaras dengan penggunaannya di lapangan.

Fokus utama dari entry meeting kali ini adalah penguatan pada sektor pendapatan daerah, termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung optimalisasi sumber daya daerah.

Turut hadir dalam pertemuan ini Inspektur Daerah Provinsi Kaltim, BPKAD Kaltim, Bapenda Kaltim, DPRD Kaltim, serta sejumlah perangkat daerah strategis seperti Biro Umum, Biro Perekonomian, dan Biro Hukum Setda Prov. Kaltim. Sejumlah BUMD Kaltim juga dilibatkan dalam proses pengawasan ini sebagai mitra strategis pembangunan ekonomi daerah.

Dalam arahannya, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan momen ini menjadi penting sebagai ruang diskusi bersama Irjen Kemendagri untuk membahas pengelolaan BUMD yang selama ini masih terdapat area abu-abu dalam praktik dan regulasinya.

"Kami berharap ada penguatan kebijakan dalam pengelolaan BUMD agar bisa lebih maksimal mendukung pendapatan dan pembangunan daerah,” kata Sekda Sri Wahyuni.

Inspektur II Itjen Kemendagri Andi Bataralifu menyampaikan pengawasan tidak hanya untuk memastikan efisiensi tata kelola keuangan daerah, tetapi juga mendorong kreativitas daerah dalam menggali potensi baru.

"BUMD harus mampu menjadi stimulan ekonomi daerah. Saat fiskal terbatas karena mandatory spending seperti pendidikan dan kesehatan, maka inovasi dan penguatan pendapatan daerah melalui BUMD menjadi sangat strategis,” jelasnya.

Masa pengawasan dijadwalkan berlangsung selama 10 hari ke depan, dan mencakup pendalaman terhadap aspek pendapatan, peran BUMD, serta sinergi antar perangkat daerah untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing.(evi/yans/adpimprovkaltim)