Entry Meeting Pemeriksaan BPK Perwakilan Kaltim, Gubernur Harum Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan Daerah

Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud (Harum) mengapresiasi pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan dan Kinerja Pendahuluan Semester II 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Gubernur Harum menegaskan pentingnya pemeriksaan keuangan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kaltim sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.

“Pemeriksaan oleh BPK adalah bagian dari mekanisme pengawasan dan pembinaan tata kelola keuangan negara,” kata Gubernur Harum pada Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan dan Kinerja Pendahuluan Semester II 2025 BPK Perwakilan Kaltim di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/8/2025),

Menurut Gubernur, pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI bukan sekadar forum rutin, tetapi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.

“Pemprov Kaltim juga memandang kegiatan ini sebagai langkah strategis menjaga integritas dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran daerah,” ujar Harum.

Gubernur Harum menyebutkan ada tiga poin penting yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas agar publik mengetahui secara jelas penggunaan anggaran daerah. Kedua, memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Ketiga, memperoleh rekomendasi perbaikan dari BPK sebagai masukan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan keuangan.

“Kami berharap publik bisa melihat dengan jelas bagaimana anggaran daerah digunakan dan dipertanggungjawabkan,” tegas Harum.

Lebih jauh, Gubernur menekankan bahwa sinergi dengan BPK-RI sangat penting agar pemeriksaan berjalan lancar, objektif dan memberikan hasil optimal.

“Upaya ini sejalan dengan visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, yang menekankan tata kelola pemerintahan bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” jelas Harum.

Kepala BPK Perwakilan Kaltim Mochammad Suharyanto menjelaskan, obyek pemeriksaan yaitu kepatuhan terhadap pengelolaan pajak daerah dan restribusi serta pendapatan lain yang sah tahun 2024.

Selanjutnya, pemeriksaan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atas kegiatan usaha pertambangan.

“Serta pemeriksaan kinerja dan efektivitas transformasi digital pada PT BPD Kaltimtara,” katanya.

Pada Entry Meeting itu Gubernur Harum juga didampingi Wagub, H Seno Aji, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni serta beberapa kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltim. (gie/yans/adpimprovkaltim)