Gubernur Silaturahmi Bareng Wartawan. Bahas Gratispol Sampai Jalan Perbatasan

---

Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menggelar silaturahim bersama para pimpinan organisasi wartawan, wartawan dan pimpinan perusahaan pers, Sabtu malam, 26 Juli 2025 di Guest House Kompleks Pendopo Lamin Etam. Banyak hal dibahas, mulai soal Gratispol, buruknya infrastruktur jalan perbatasan, hingga urusan pokir media massa. Gubernur Harum menjawab lugas seluruh pertanyaan wartawan dalam diskusi yang berlangsung santai tersebut.

Mengawali pertemuan, Gubernur Harum menjelaskan seputar waktu efektif dirinya memimpin Kaltim. Sekitar empat bulan. Selain harus mengikuti Retreat Magelang usai dilantik selama 8 hari, Gubernur Harum juga sempat menunaikan ibadah umrah dan haji. Total waktunya sekitar tiga minggu.

“Tambah lagi banyak hari-hari libur nasional. Jadi efektif kami bekerja baru empat atau lima bulan,” kata Harum. Dia pun mengapresiasi kesediaan para wartawan meluangkan waktu untuk hadir dalam pertemuan malam tadi.

Kepada puluhan wartawan yang hadir, Gubernur Harum juga menjelaskan seputar APBD Kaltim yang karena beberapa kondisi memang harus menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Di beberapa dinas, misal Dinas Kehutanan, transfer pusat baru masuk sekitar Agustus. Program seperti BLUD, dana tidak bisa digeser ke OPD lain, maka pasti akan menjadi Silpa. Minimum Silpa Rp250 miliar di Dinas Kehutanan.
Kondisi lain juga terjadi di Dinas PUPR. Minimum Silpa hingga Rp500 miliar. Ditambah lagi dana transfer dan bagi hasil yang masuk setelah diketuk APBN, sekitar pertengahan Agustus. Sementara pembahasan di daerah untuk APBD murni dan perubahan sudah selesai.

Gubernur juga menguraikan, APBD Kaltim yang terlihat lumayan besar, yakni sekitar Rp20 triliun, padahal sekitar Rp7 triliun otomatis tidak bisa digunakan oleh provinsi. Sebab sebagian menjadi hak daerah. Seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang totalnya mencapai Rp6 triliun, 70 persen atau sekitar Rp4,8 triliun adalah milik kabupaten dan kota. Sementara provinsi hanya mendapat alokasi sekitar Rp1,2 triliun. Ditambah lagi dana BLUD untuk Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Selain itu masih ada pokir DPRD Kaltim sekitar Rp1 triliun sehingga total Rp7 triliun. Belum lagi persoalan dana hibah untuk instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan.

“Jadi Silpa ini memang tidak bisa dihindarkan. Karena itu, kami butuh rekan-rekan media bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang akurat dan berimbang untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” harap Gubernur.

Gubernur berharap agar wartawan di Kaltim bisa menyiarkan hal-hal baik seperti dilakukan Brunei Darussalam, agar respons masyarakat juga baik.

Gubernur Harum juga memberikan kesempatan kepada para wartawan untuk sesi tanya jawab. Penanya pertama adalah wartawan senior Kaltim, Munanto dari Jurnal Borneo. Ia menanyakan seputar masih adanya keluhan tentang Program Gratispol dan Jospol.

“Katanya ini program pendidikan Gratispol. Tapi faktanya, banyak orang tua masih mengeluh karena harus bayar, bayar dan bayar,” teriak Munanto lantang.

Gubernur Harum kemudian menjawab tegas. Untuk tahun pertama ini memang masih harus banyak melakukan penyesuaian anggaran. Pasalnya, dirinya dan Wagub Seno Aji tidak terlibat dalam penyusunan anggaran tahun 2024. Tapi mereka berkomitmen untuk memulai Gratispol dan Jospol mulai tahun ini.

“Karena keterbatasan anggaran, memang tahun ini baru untuk siswa dan mahasiswa baru. Tapi mulai tahun 2026 akan kita berikan untuk semua semester,” jelas Gubernur.

“Untuk yang bayar, bayar, bayar. Sebutkan datanya, SMA mana, dimana. Nanti kami panggil kepala sekolahnya. Harus ada titiknya, datanya, tidak bisa hanya speak, speak saja,” tambahnya.

Penanya lainnya Lukman, pimpinan Detak Kaltim. Dia berharap agar pokir untuk media tetap diberikan karena itu merupakan salah satu sumber pendapatan mereka.

“Kami berharap pokir tetap diberikan, karena itu sumber pendapatan media. Kalau dihapus, mati semua media online,” pinta Lukman.

Dia pun berharap dirinya yang sudah berusia 55 tahun mendapat kesempatan untuk menikmati beasiswa S3, tanpa batasan usia. Solusinya, dengan memberikan pokir kepada awak media untuk kuliah S3.

Gubernur Harum menjawab dirinya tidak pernah melarang pokir media. Dia hanya meminta agar semua dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan masuk dalam SIPD, sehingga tidak menjadi risiko temuan di kemudian hari. Jika ini terjadi, maka bukan hanya pemilik media yang harus bertanggung jawab, tetapi juga pejabat-pejabat Pemprov Kaltim yang bertanda tangan.

Menjawab pertanyaan soal buruknya jalan perbatasan, Gubernur Harum menegaskan komitmennya untuk pemerataan pembanguan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Kepada para wartawan, Gubernur Harum mengungkapkan bahwa ia tak ragu mencoret sejumlah program pembangunan jalan di daerah perkotaan, yang dinilainya belum mendesak.

“Banyak paket jalan alternatif. Saya coret semua, saya geser untuk membangun jalan di pedalaman dan perbatasan karena memang lebih membutuhkan,” tegas Gubernur Harum.

“Intinya saya senang sekali bisa berdiskusi malam ini. Semua hal bisa kita bicarakan. Yang jelas, kami masih akan fokus ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kreatif, termasuk UMKM,” tutup Gubernur.

Silaturahim Gubernur Harum bersama para wartawan juga dihadiri Kepala Diskominfo Kaltim HM Faisal, Ketua PWI Kaltim Abdul Rahman, Ketua JMSI Kaltim Muhammad Sukri, Ketua Umum Amsindo Andre, perwakilan SMSI dan puluhan wartawan cetak, radio, televisi dan media online.(sul/yans/adpimprovkaltim)